“pernah pada tahun 60-an kutulis karangan tentang jumlah hutang Nederland pada Indonesia yang berasal hanya dari Culturstelsel itu saja, dan tanpa di perhitungkan bunganya selama satu setengah abad. Sayang tak ada sambutan baik di Indonesia sendiri apalagi dari Nederland.”-Pramoedya Ananta Toer
Kala itu, 9 Desember 1947
hujan turun. Tentara Belanda tengah giat memburu Kapten Lukas Kustario,
Komandan Kompi Siliwangi yang diduga bersembunyi di Kampung Rawagede (sekarang:
Desa Balongsari). Tidak menemukan Kapten Lukas, genangan hujan-pun menjadi
merah, tentara Belanda memerintahkan semua penduduk laki-laki tak terkecuali
remaja belasan tahun di kampung itu berdiri berjejer. Dan secara sadis, tentara
Belanda memberondong mereka semua dengan senapan mesin. Standrechtelijke executies, eksekusi ditempat.
431 jiwa penduduk (versi
Belanda 150) meregang nyawa akibat Genosida (Pembantaian) itu, tragedi yang
diyakini termasuk kejahatan perang ini pun disidangkan di Mahkamah
Internasional Den Haag, tujuh janda korban pembantaian, satu anak perempuan
korban dan seorang lelaki (Saih bin Sakam) yang selamat dari pembantaian
menggugat pada tahun 2008. Hasilnya: pada 14 September 2011, Pengadilan Den
Haag menyatakan Pemerintah Belanda bersalah dan harus bertanggung jawab serta
diperintahkan membayar kompensasi sebesar 20.000 Euro atau sekitar Rp. 240 Juta
untuk setiap penggugat atau anaknya (sekarang tinggal enam janda yang masih
hidup, Saih (88 tahun) meninggal 7 mei
2011 lalu menyusul penggugat-penggugat lain yang telah terlebih dahulu
meninggal).
Kelanjutannya, pada tanggal
5 Desember 2011 media Belanda memberitakan bahwa Menlu Belanda, Uri Rosenthal
menyatakan bahwa Pemerintah Belanda melalui Duta Besar-nya untuk Indonesia akan
menyampaikan permintaan maaf kepada keluarga korban pembantaian di Rawagede
pada tanggal 9 Desember 2011. Dan akhirnya bertepatan dengan hari peringatan
peristiwa Rawagede yang ke-64 (9/12), di Desa Bologsari, Karawang Jawa Barat, Dutch Ambassador to Indonesia (Duta
Besar Belanda untuk Indonesia),
Tjeerd de Zwaan resmi menyatakan permintaan maaf secara langsung Pemerintahan
Belanda kepada para keluarga korban peristiwa Rawagede 9 Desember 1947, “saya harap kita merefleksikan kejadian pada
masa lalu, dan dapat bersama-sama untuk bekerjasama diantara dua Negara
kedepan” tambah de Zwan.
Permintaan maaf dan Rp. 240
juta per penggugat memang tidak tepat untuk dikatakan sebagai biaya tebus ganti
rugi atas Peristiwa Rawagede, namun hal ini tetap patut dan harus dilaksanakan
mengingat beban pertanggungjawaban moral dan sebagai bahan pembelajaran bagi kita
bersama akan arti pentingnya sejarah, pengkajian ulang sejarah, atau (bila diperlukan)
menggugat untuk sejarah. Peristiwa Genosida baik yang terjadi di Rawagede,
Sulawesi Selatan, Pulau Banda, pembangunan Jalan Daendels (lebih dikenal
sebagai Jalan Pantura), atau Genosida – Genosida lain hendaknya dijadikan
semacam stimulan baik bagi Pemerintah
Pusat, Pemerintah Daerah ataupun masyarakat untuk lebih memperhatikan sisi
kesejarahan secara lebih serius. Hal yang sangat kompetibel dengan “Jas Merah”
yang pernah digaungkan Bung Karno.
Menjamurnya Lembaga –
Lembaga atau Yayasan – Yayasan Kemanusian saat ini semisal Komisi untuk Orang
Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (KontraS) dan lain-lain merupakan salah satu
langkah positif untuk menjamin penegakan Hak Asasi Manusia (HAM) di Indonesia. Untuk
Kasuistis Genosida Belanda sebenarnya kita punya sebuah Yayasan bernama Yayasan
Komite Utang Kehormatan Belanda yang didirikan pada 5 Mei 2005 lalu (bisa
dilihat pada http://www.kukb.nl/indo.php?id=11). Salah satu tujuan pendirian
Yayasan Komite Utang Kehormatan Belanda (K.U.K.B) ini adalah memperjuangkan
agar pihak Belanda mau mengakui akan tindakan tindakan pengrusakan, perampokan
yang dilakukan olehnya sehingga membuat penderitaan yang amat sangat pada
rakyat Indonesia, untuk kemudian bersedia meringankan penderitaan mereka. Namun
pemaksimalan pemanfaatan layanan yayasan ini umumnya masih terbatas didaerah
daerah perkotaan, belum menyentuh daerah “pinggir” atau perdesaan. kurangnya
akses informasi keberadaan sampai pemanfaatan layanan Yayasan K.U.K.B kepada
masyarakat sendiri merupakan salah satu faktor yang bisa menjadi penghabat penggugatan
sejarah serta pencapaian tujuan dari pendirian Yayasan K.U.K.B ini. Padahal
tidak menutup kemungkinan bahwa di daerah-daerah “pinggir” NKRI juga terdapat
bekas tindak pengrusakan dan penghisapan manusia oleh Belanda.
Untuk itu, selain peran
Pemerintah Pusat, utamanya Peran Pemerintah Daerah-pun menjadi sangat krusial
disini. Pemerintah Daerah hendaknya jangan hanya menunggu intruksi
pengimplementasian suatu program dari pusat, akan tetapi diharapkan Pemerintah
Daerah juga mampu menjadi penggiat atau inisiator – inisiator program. Misal
untuk contoh Yayasan K.U.K.B ini, Pemerintah Daerah dapat melakukan konsolidasi
dengan Pemerintah Pusat untuk melakukan kerjasama yang sifatnya menyeluruh,
massif, dan berkelanjutan dengan Yayasan Komite Utang Kehormatan Belanda (K.U.K.B)
untuk kemudian secara bersama – sama merumuskan sebuah kebijakan yang konsen
ouput-nya penegakan Hak Asasi penduduk pribumi bekas jajahan Kolonial Belanda.
Salah satu hasil rumusan kebijakannya misal pendirian cabang – cabang Yayasan
K.U.K.B Tingkat Kabupaten-Kota. Dengan adanya Yayasan Komite Utang Kehormatan
Belanda tingkat Kabupaten-Kota ini, maka nantinya diharapkan pertukaran
informasi atau akses informasi mengenai Yayasan K.U.K.B bisa diperoleh secara utuh
dan menyeluruh oleh masyarakat baik masyarakat kota maupun masyarakat “pinggir”
dengan jalan pengintensifan sosialisasi tentang Yayasan K.U.K.B baik dari segi
antologinya, epistemologinya, ataupun aksiologinya dari masing – masing cabang.
Tulisan ini penulis akhiri
dengan harapan semoga tidak lagi muncul Pramoedya – Pramoedya baru yang lahir
untuk kemudian kecewa. Ahh Belanda, Negeri yang sampai sekarangpun tidak
mengakui de jure kemerdekaan 17
Agustus 1945 Republik Indonesia.
Tidak ada komentar:
Posting Komentar